www.kompaspemburukasus.com
Kedatangan belasan orang yang mengaku kehilangan iPhone 11 dan iPhone 13 berujung pada pemeriksaan sebuah kios usaha. Pemilik kios mengaku panik dan tidak mengetahui identitas orang-orang yang datang bersamanya dengan sejumlah anggota polisi.
Pandeglang — Sekitar 12 hingga 15 orang mendatangi sebuah kios usaha milik Aldi pada Jumat, 16 Oktober 2026. Mereka datang menggunakan delapan sepeda motor dan mengaku sebagai pihak yang kehilangan dua telepon seluler, iPhone 11 dan iPhone 13. Berdasarkan penuturan mereka, titik pelacakan kedua perangkat itu disebut berada di lokasi kios tersebut.
Kedatangan rombongan itu mengundang perhatian warga sekitar. Di tengah keramaian, Aldi menghadapi serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya.
“Apakah di sini menjual HP?” dan “Apakah menampung HP seken?” demikian pertanyaan yang diajukan kepada Aldi, menurut keterangannya kepada awak media.
Persoalan kemudian berkembang ketika sejumlah anggota kepolisian datang ke lokasi. Mereka juga menanyakan hal serupa, tetapi Aldi mengaku tidak mendapat penjelasan mengenai identitas para petugas, asal kesatuan, maupun dasar tindakan yang akan dilakukan.
Bagi Aldi, situasi saat itu bukan sekadar kedatangan orang-orang yang mengaku kehilangan telepon seluler. Kehadiran rombongan dalam jumlah besar, ditambah kedatangan aparat, membuatnya panik.
Di tengah keadaan tersebut, ia akhirnya mengizinkan pemeriksaan di dalam kios.
Namun, menurut penuturan Aldi, pemeriksaan itu tidak hanya dilakukan oleh anggota polisi. Salah seorang dari kelompok yang mengaku kehilangan telepon seluler turut masuk dan ikut memeriksa ruangan hingga ke kamar tempat Aldi berada.
Pemeriksaan berlangsung sekitar 15 menit. Hasilnya, tidak ditemukan iPhone 11 maupun iPhone 13 yang dicari.
Dari Pelacakan Ponsel ke Pemeriksaan Kamar
Keterangan mengenai titik pelacakan menjadi pangkal persoalan dalam peristiwa ini. Kelompok yang datang ke kios disebut meyakini bahwa kedua telepon seluler yang mereka cari berada di lokasi usaha Aldi.
Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh awak media dari pemilik kios, tidak ada telepon seluler yang ditemukan selama pemeriksaan berlangsung.
Belum ada keterangan yang dapat memastikan apakah titik pelacakan tersebut telah diverifikasi secara langsung sebelum rombongan mendatangi kios. Informasi mengenai siapa pemilik kedua perangkat, bagaimana dugaan pembegalan terjadi, serta kapan laporan polisi dibuat juga masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Pelacakan perangkat elektronik, dengan sendirinya, belum membuktikan bahwa seseorang yang berada di lokasi tertentu telah melakukan tindak pidana. Informasi lokasi perlu diuji bersama bukti lain dan ditindaklanjuti melalui prosedur hukum yang berlaku.
Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan, bagaimana kewenangan itu dijalankan, serta sejauh mana pihak yang mengaku sebagai korban dapat dilibatkan dalam tindakan aparat.
Menurut Aldi, salah seorang dari kelompok tersebut ikut masuk dan memeriksa bagian dalam kios hingga kamar. Keterangan ini perlu dikonfirmasi kepada anggota polisi yang hadir saat kejadian, termasuk mengenai siapa yang memimpin pemeriksaan dan apa batas keterlibatan warga sipil dalam kegiatan tersebut.
Pemilik Mengaku Tak Melihat Surat
Tiga hari setelah kejadian, Senin, 19 Oktober 2026, awak media mendatangi kios Aldi untuk menelusuri peristiwa tersebut. Dari wawancara itu, muncul sejumlah hal yang membutuhkan klarifikasi.
Aldi mengatakan polisi tidak memperkenalkan diri secara jelas kepadanya. Ia juga mengaku tidak diperlihatkan surat tugas maupun dokumen izin penggeledahan dari pengadilan sebelum pemeriksaan dilakukan.
Dalam situasi yang membuatnya panik, Aldi mengatakan tidak berani menanyakan nama para petugas atau dari kepolisian sektor mana mereka berasal. Ia juga mengaku tidak mengetahui identitas kelompok yang datang lebih dahulu dan menyatakan kehilangan telepon seluler tersebut.
Keterangan Aldi ini menjadi salah satu titik penting dalam penelusuran. Sebab, izin yang diberikan seseorang dalam situasi tertekan perlu dibedakan dari pemahaman yang utuh mengenai tujuan, dasar hukum, ruang lingkup, dan pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan.
Meski demikian, belum diperolehnya keterangan dari pemilik kios mengenai surat-surat tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan tidak pernah dibuat atau dibawa. Hal itu perlu dicocokkan dengan keterangan petugas yang berada di lokasi serta dokumen resmi yang berkaitan dengan tindakan tersebut.
Menelusuri Prosedur ke Dua Polsek
Untuk mendapatkan penjelasan dari kepolisian, awak media mencoba mendatangi Polsek Patia. Di kantor itu, awak media bertemu dengan Nanang, yang disebut sebagai Kanit Propam.
Nanang menjelaskan bahwa petugas piket saat kejadian, Fatur, yang disebut sebagai Kanit Bimas, sedang lepas piket. Awak media kemudian disarankan mendatangi Polsek Panimbang, tempat laporan polisi disebut dibuat, untuk meminta penjelasan kepada unit Reserse Kriminal.
Penelusuran berlanjut ke Polsek Panimbang. Di sana, awak media diterima Eriyanto, petugas piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Menurut Eriyanto, anggota Reserse Kriminal sedang berkegiatan di Polres sehingga belum dapat ditemui saat itu.
Melalui Eriyanto, awak media memperoleh nomor telepon seorang petugas Reserse Kriminal bernama Alvi. Konfirmasi kemudian dilakukan melalui pesan WhatsApp.
Alvi memberikan keterangan bahwa anggota yang datang saat kejadian membawa surat perintah tugas atau sprint. Menurut dia, surat tersebut diperlihatkan kepada Fatur, petugas yang mendampingi dari Polsek Patia.
Keterangan ini memperlihatkan adanya perbedaan informasi yang perlu diuji lebih lanjut. Di satu sisi, Aldi mengaku tidak pernah melihat surat tugas maupun dokumen izin penggeledahan. Di sisi lain, Alvi menyatakan petugas membawa surat perintah dan memperlihatkannya kepada anggota polisi yang mendampingi.
Apakah surat tersebut secara khusus mencakup tindakan yang dilakukan di kios Aldi? Siapa yang tercantum sebagai pelaksana, apa objek dan batas pemeriksaannya, serta apakah prosedur pemberitahuan kepada pemilik tempat telah dipenuhi? Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab hanya dengan keterangan bahwa surat perintah dibawa dan diperlihatkan kepada petugas lain.
Persetujuan Pemilik Bukan Akhir Persoalan
Menurut Alvi, Aldi memberikan izin agar pemeriksaan dapat dilakukan sehingga pihak yang mengaku kehilangan ponsel tidak terus merasa penasaran. Namun, persetujuan pemilik kios tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan mengenai dasar hukum tindakan tersebut.
Dalam hukum acara pidana, penggeledahan rumah atau tempat yang digunakan seseorang memiliki ketentuan tersendiri. Pasal 33 KUHAP lama, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mengatur penggeledahan rumah dengan surat izin ketua pengadilan negeri, disertai ketentuan mengenai pelaksanaan dan pengecualiannya.
Namun, peristiwa ini terjadi pada 16 Oktober 2026. Karena itu, penilaian hukum harus terlebih dahulu memastikan ketentuan KUHAP yang berlaku pada tanggal kejadian, termasuk ketentuan peralihan dan aturan mengenai keadaan mendesak. Pasal 113 dan Pasal 114 yang disebut dalam pembahasan kasus ini juga perlu diperiksa berdasarkan undang-undang yang tepat sebelum dijadikan dasar untuk menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur.
Persoalan lain adalah keterlibatan orang-orang yang bukan anggota kepolisian dalam pemeriksaan. Jika benar salah seorang dari kelompok tersebut ikut memeriksa hingga ke kamar Aldi, kepolisian perlu menjelaskan status orang itu, alasan keterlibatannya, dan bagaimana tindakan tersebut diawasi.
Dalam pemeriksaan dugaan tindak pidana, klaim kehilangan barang dan informasi dari aplikasi pelacakan semestinya ditindaklanjuti dengan langkah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kecurigaan terhadap suatu lokasi bukan bukti final bahwa barang yang dicari berada di sana, apalagi bahwa pemilik tempat terlibat dalam tindak pidana.
Polisi Perlu Menjelaskan Dasar Tindakan
Peristiwa di kios Aldi menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar: apakah pemeriksaan tersebut merupakan penggeledahan dalam pengertian hukum acara pidana atau bentuk tindakan lain; apakah surat perintah yang disebut dibawa mencakup lokasi dan tindakan yang dilakukan; serta apakah persyaratan izin dan prosedur pelaksanaan telah dipenuhi.
Kepolisian juga perlu menjelaskan apakah kelompok yang mengaku kehilangan ponsel datang bersama petugas berdasarkan laporan resmi, bagaimana hasil pelacakan diverifikasi, dan mengapa salah seorang dari kelompok tersebut disebut ikut masuk ke ruang pribadi pemilik kios.
Hingga naskah ini disusun, keterangan yang tersedia berasal dari Aldi dan konfirmasi melalui pesan WhatsApp dengan petugas Reserse Kriminal bernama Alvi, serta informasi dari petugas di dua kantor kepolisian. Belum tersedia keterangan lengkap dari Fatur, anggota polisi lain yang berada di lokasi, maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan laporan kehilangan dan tindakan pemeriksaan tersebut.
Tidak ditemukannya kedua telepon seluler dalam pemeriksaan selama sekitar 15 menit juga belum menjawabt apakah dugaan awal mengenai lokasi perangkat benar atau keliru.
Kasus ini membutuhkan klarifikasi lanjutan, bukan semata-mata untuk menguji keterangan pemilik kios, melainkan juga untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, ketika sebuah pelacakan telepon seluler berujung pada pemeriksaan ruang pribadi seseorang, yang perlu diperiksa bukan hanya keberadaan barang yang dicari, melainkan juga prosedur yang digunakan untuk mencarinya.
