Kompaspemburukasus.com, BITUNG, SULAWESI UTARA — Dugaan penggunaan telepon seluler oleh warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bitung kini menjadi sorotan serius. Aktivitas yang disebut terpantau di Blok Flamboyan dan Bugenvil tersebut memunculkan pertanyaan tajam mengenai efektivitas pengawasan, kedisiplinan petugas, serta komitmen pihak lapas dalam menegakkan aturan di lingkungan pemasyarakatan.
Jika dugaan tersebut benar, persoalannya tidak bisa dianggap sepele. Keberadaan ponsel di dalam lapas merupakan masalah yang perlu ditelusuri secara serius, sebab perangkat komunikasi yang tidak diperbolehkan dapat membuka celah penyalahgunaan, termasuk komunikasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
PENGAWASAN DIPERTANYAKAN, JANGAN BIARKAN DUGAAN MENGGANTUNG!
Pertanyaan keras kini mengarah kepada jajaran pimpinan Lapas Kelas IIB Bitung. Bagaimana mungkin penggunaan ponsel oleh warga binaan diduga terjadi di dua blok berbeda, yakni Flamboyan dan Bugenvil? Apakah pengawasan rutin telah dilaksanakan secara optimal? Apakah pemeriksaan kamar hunian dan penindakan terhadap barang terlarang benar-benar berjalan sesuai ketentuan?
Pertanyaan tersebut bukan vonis terhadap petugas, melainkan tuntutan atas kejelasan yang harus dijawab melalui pemeriksaan dan fakta di lapangan. Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai langkah pengawasan yang dilakukan, terlebih apabila informasi tersebut menyangkut potensi pelanggaran tata tertib di dalam lapas.
Apabila ponsel benar-benar ditemukan digunakan oleh warga binaan, pihak lapas harus menjelaskan bagaimana perangkat tersebut bisa masuk, dari mana asalnya, serta apakah terdapat kelemahan dalam prosedur pemeriksaan dan pengawasan. Jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran oleh petugas, penanganannya harus dilakukan sesuai aturan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
KALAPAS JANGAN DIAM, BERIKAN PENJELASAN TERBUKA!
Pimpinan Lapas Kelas IIB Bitung perlu memberikan klarifikasi yang jelas dan terukur. Langkah konkret seperti pemeriksaan mendadak sesuai prosedur, penelusuran asal-usul ponsel, evaluasi pengawasan di Blok Flamboyan dan Bugenvil, serta penindakan sesuai ketentuan perlu dipertimbangkan apabila dugaan tersebut terkonfirmasi.
Jangan sampai muncul kesan bahwa persoalan ini dibiarkan tanpa penjelasan. Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya pembiaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukan semata-mata asumsi. Transparansi dan tindakan nyata merupakan cara terbaik untuk menjawab keraguan masyarakat.
Di sisi lain, pengawasan tidak boleh berhenti pada penyitaan barang terlarang semata. Evaluasi juga perlu mencakup prosedur pemeriksaan, pengawasan petugas, jalur masuk barang, serta mekanisme pengaduan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
MENDORONG INVESTIGASI BERBASIS FAKTA
Redaksi mendorong pihak terkait, termasuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara sesuai kewenangannya, untuk menelusuri informasi tersebut secara objektif. Apabila terbukti terdapat pelanggaran, penanganan harus dilakukan secara tegas, profesional, dan transparan.
Hingga ada klarifikasi resmi dan hasil pemeriksaan yang dapat diverifikasi, dugaan penggunaan ponsel di Blok Flamboyan dan Bugenvil tetap harus ditempatkan sebagai informasi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Pesan tegasnya: aturan di dalam lapas tidak boleh sekadar tertulis di atas kertas. Jika dugaan ini terbukti, evaluasi dan penindakan harus berjalan. Jika tidak terbukti, sampaikan fakta yang sebenarnya kepada publik.
Masyarakat membutuhkan jawaban, bukan pembiaran yang diasumsikan ataupun tuduhan tanpa bukti. Lapas Kelas IIB Bitung harus menunjukkan bahwa pengawasan, penegakan tata tertib, dan tanggung jawab institusi benar-benar dijalankan.
(Redaksi)
