GOWA, kompaspemburukasus.com – Proyek Jasa Konstruksi Renovasi Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2026 senilai Rp4.117.934.934,40 kembali menuai sorotan publik.
Proyek dengan sumber dana APBN 2026 yang dikerjakan oleh CV. TRICON di Jl. Andi Malombasang No. 65 ini sebelumnya telah disorot media krimsus86.com pada 30 Juni 2026 karena diduga melanggar Perpres No. 12 Tahun 2021 dalam proses tendernya.
Kejanggalan terbaru muncul saat LSM PERAK Gowa melakukan konfirmasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Bapak Alif Raja, via WhatsApp pada 23 Juli 2026.
Saat ditanya terkait PPK proyek tersebut melekat di Kanwil atau Kabupaten, Alif Raja justru menjawab: “Kenapa ppk nya?”, “Ada apa?”, dan “Apa nya iye mau dibahas, tabe”.
“Ini uang APBN. Uang rakyat. Wajar jika publik bertanya. Jawaban defensif seperti ‘Ada apa?’ adalah bentuk penutupan akses informasi publik”, tegas Muh. Taufan Yunus, Ketua LSM PERAK Gowa.
Menurut Taufan, sikap tersebut bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Dari awal tender sudah bermasalah. Sekarang dikonfirmasi malah alergi. Kami khawatir ada upaya sistematis menutup informasi. Jangan sampai Rp4,1 Miliar ini jadi bancakan”, lanjutnya.
TUNTUTAN LSM PERAK GOWA:
1. Membuka RAB, Dokumen Tender, dan Kontrak proyek renovasi Rp4,1 Miliar ke publik
2. Mengklarifikasi siapa PPK yang bertanggung jawab atas proyek tersebut
3. Mengaudit proyek oleh Inspektorat Jenderal ATR/BPN RI, Kanwil BPN Sulsel, dan KPK
LSM PERAK Gowa menyatakan akan terus mengawal proyek ini sampai tuntas dan transparan. (*)
Tim/Red.
