WWW.KOMPASPEMBURUKASUS.COM
TASIKMALAYA — Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada pekerjaan revitalisasi di SLB ABC PGRI Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
Pelaksanaan pekerjaan tersebut dinilai menimbulkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait pengawasan, penggunaan material konstruksi, serta keterlibatan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pekerjaan revitalisasi tersebut mencakup rehabilitasi enam ruang dengan nilai anggaran sebesar Rp1.073.735.000,00.
Dalam pelaksanaannya, pekerjaan disebut telah memasuki tahap pembongkaran dan pemasangan konstruksi, termasuk pekerjaan pembesian. Namun, muncul dugaan bahwa proses pekerjaan di lapangan belum mendapatkan pengawasan secara maksimal dari tim teknis konsultan maupun Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan adanya pekerjaan yang tidak sepenuhnya mengacu pada spesifikasi teknis dan ketentuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Ketua pelaksana pekerja di lapangan berinisial C mengatakan bahwa pihaknya ditunjuk dan dipercaya oleh sekolah untuk mengerjakan pekerjaan revitalisasi tersebut.
«“Dengan adanya pekerjaan revitalisasi kami ditunjuk dan dipercaya oleh pihak sekolah. Kami harus menjalankan sesuai perintahnya. Untuk itu, kami tidak tahu pekerjaan yang seharusnya bagaimana dan hanya pekerja saja yang ada di lokasi pekerjaan,” ungkapnya.»
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penggunaan material pada konstruksi ring balok, yang menurut informasi di lapangan menggunakan besi berdiameter 8 mm.
Penggunaan material tersebut dipertanyakan karena menyangkut kekuatan konstruksi bangunan. Terlebih, dalam contoh bangunan lama disebutkan bahwa penggunaan besi 8 mm dengan cincin 6 mm sebelumnya pernah menimbulkan persoalan berupa turunnya konstruksi ring balok pada bagian selasar.
Namun demikian, kondisi tersebut perlu diverifikasi secara teknis berdasarkan RAB, gambar kerja, spesifikasi teknis, serta ketentuan konstruksi yang menjadi dasar pelaksanaan Program Revitalisasi 2026.
Sorotan juga diarahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, khususnya pihak yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan, agar memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Tim teknis konsultan dan kepengurusan P2SP juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Pengawasan yang transparan dan sesuai prosedur diperlukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan serta memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.
Dugaan persoalan tersebut menjadi semakin penting untuk mendapat perhatian karena Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan program pemerintah yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Di Kabupaten Tasikmalaya, pelaksanaan program revitalisasi tahun 2026 disebut telah menjadi perhatian sejumlah kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan, LSM, dan media massa.
Berbagai pertanyaan pun muncul mengenai sejauh mana proses pembinaan, pendampingan, pengawasan, serta evaluasi dilakukan terhadap satuan pendidikan penerima program.
Pertanyaannya sederhana: ada apa dengan pelaksanaan Program Revitalisasi 2026 di Kabupaten Tasikmalaya sehingga terus menjadi sorotan dan pertanyaan publik?
Publik tentu berharap seluruh proses pembangunan dilaksanakan secara terbuka, sesuai spesifikasi teknis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun kualitas pekerjaan.
Bersambung…
Andry F.
