WWW.KOMPASPEMBURUKASUS.COM
Oleh: Saepulloh, S.Sos.I.
BANDUNG — Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sejatinya adalah panggung demokrasi paling murni di tingkat akar rumput. Namun, di era digital saat ini, arena pertarungan politik tak lagi sebatas riuh di balai desa atau warung kopi. Medan tempur telah bergeser ke layar gawai melalui media sosial, melahirkan taktik-taktik baru yang berpotensi mencederai iklim demokrasi lokal.
Salah satu fenomena paling riskan menjelang Pilkades adalah kaburnya batas antara pemenuhan tugas pelayanan publik, keterlibatan perangkat desa, dan politisasi program desa oleh Kepala Desa *incumbent* (petahana) sebelum jadwal kampanye resmi bergulir.
*1. Perangkap Media Sosial: Akuntabilitas vs Personal Branding*
Di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, hingga grup WhatsApp warga, kerap dijumpai unggahan kegiatan desa oleh akun pribadi petahana. Sekilas, aktivitas ini menyerupai laporan kinerja transparent. Namun, publik dituntut lebih kritis membedakan antara akuntabilitas publik dan upaya membangun *personal branding* politik.
Ketika akun pribadi petahana secara konsisten menonjolkan visual pribadi dalam momen penyerahan bantuan, peresmian infrastruktur, atau penerimaan penghargaan—diiringi narasi pengagungan personal—hal tersebut mengarah kuat pada bentuk kampanye terselubung. Menggunakan atribut, fasilitas, atau sumber daya pemerintah desa demi keuntungan elektoral pribadi sebelum masa kampanye ditetapkan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.
*2. Politisasi Program Desa dan Penggalangan Perangkat Desa*
Modus yang paling merugikan warga adalah pengkondisian perangkat desa (Sekretaris Desa, Kaur, Kasi, hingga Kepala Dusun) untuk mendukung petahana secara praktis.
Lebih jauh, program pembangunan dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), APBD Kabupaten, hingga dana Aspirasi DPR sering kali dipotret seolah-olah sebagai “kebaikan pribadi” sang petahana. Penggunaan narasi atau tagar seperti *“Sahabat Hamim Tea”* atau slogan *“Telah Terbukti, Mari Lanjutkan Dua Periode”* pada konten distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun proyek jalan desa adalah contoh gamblang politisasi anggaran.
Bantuan dan fasilitas tersebut dibiayai oleh uang negara dan pajak rakyat yang menjadi hak murni warga, bukan komoditas politik atau kemurahan hati pribadi Kepala Desa.
*3. Garis Merah Kampanye Dini*
Fenomena ini kerap memuncak pada narasi ajakan eksplisit untuk memilih kembali petahana di luar jadwal resmi, seperti kalimat:
> *”Mari kita lanjutkan kepemimpinan yang sudah terbukti agar pembangunan tidak terputus di tengah jalan.”*
**Peringatan keras:** Menyampaikan ajakan atau narasi persuasif serupa *sebelum* masa kampanye resmi dibuka berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) adalah **pelanggaran hukum yang berat**. Kampanye dini memberikan keuntungan tidak adil (*unfair advantage*) bagi petahana karena memanfaatkan akses data kependudukan, fasilitas negara, dan struktur birokrasi desa yang tidak dimiliki oleh calon penantang.
*Payung Hukum dan Sanksi Tegas*
Praktik manipulatif ini dilindungi oleh pagar-pagar regulasi ketat yang melarang ketidaknetralan aparatur desa:
* **UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa:** Mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari politik praktis. Petahana dilarang keras menguntungkan diri sendiri menggunakan fasilitas desa.
* **Perda / Perbup tentang Pilkades:** Mengatur larangan eksplisit bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menjadi tim sukses, berkampanye di luar jadwal, atau memobilisasi massa.
* **Sanksi Administrasi hingga Diskualifikasi:** Perangkat desa yang terbukti memihak terancam sanksi **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)**. Sementara petahana yang terbukti melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berisiko **didiskualifikasi** dari kepesertaan Pilkades.
* **Ancaman Pidana Korupsi:** Penyelewengan Dana Desa atau APBDes demi membiayai agenda politik praktis dapat diseret ke ranah pidana melalui UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
*Pemilih Berdaulat, Demokrasi Bermartabat*
Jalan desa yang mulus, posyandu yang berdiri tegak, serta bantuan sosial yang diterima warga adalah hak publik yang dibayar dari pajak dan alokasi dana negara—bukan “utang budi” yang harus dibayar dengan suara di TPS.
Masyarakat tidak boleh tinggal diam. Jika menemukan indikasi kampanye mencuri start atau politisasi program desa, laporkan segera ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panwaslu Kecamatan, atau Aparat Penegak Hukum (APH). Masa depan desa yang maju dan adil hanya bisa dicapai dari proses pemilihan yang bersih, adil, dan berdaulat.
