WWW.KOMPASPEMBURUKASUS.COM
MAKASSAR, SULAWESI SELATAN – Direktur Solidaritas Masyarakat Sipil (SoMaSi), Atho Bachtiar, S.H., M.H., menyatakan keprihatinan mendalam dan protes keras terhadap kelangkaan persisten Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi (Pertalite & Solar) serta Gas Elpiji 3 Kg yang terjadi di berbagai wilayah, khususnya di Sulawesi Selatan. Fenomena ini bukan lagi sekadar gangguan distribusi, melainkan indikasi kegagalan negara dalam menjamin hak dasar warga negara atas energi yang terjangkau.
Kelangkaan BBM subsidi dan Gas 3 Kg telah menjadi “rutinitas menyakitkan” bagi masyarakat. Antrian panjang di SPBU dan langkanya tabung gas di agen resmi memaksa rakyat kecil berhadapan dengan dua pilihan buruk:
1. Menghabiskan waktu produktif berjam-jam hanya untuk antre.
2. Membeli dari pasar gelap/penimbun dengan harga yang sudah melambung tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Ini adalah bentuk pemiskinan struktural. Ketika akses terhadap energi dasar dipersulit, maka biaya hidup otomatis meningkat, sementara daya beli masyarakat menengah ke bawah terus tergerus,” tegas Atho Bachtiar.
SoMaSi mencatat setidaknya tiga dampak destruktif yang langsung dirasakan oleh kelompok rentan:
1. Guncangan Inflasi Pangan & Logistik:
Kelangkaan Solar subsidi berdampak langsung pada biaya operasional nelayan tradisional, petani, dan pedagang pasar. Kenaikan biaya transportasi dan produksi ini diteruskan kepada konsumen akhir, menyebabkan kenaikan harga beras, sayur, dan ikan. Rakyat kecil yang paling menderita akibat inflasi buatan ini.
2. Beban Ganda Rumah Tangga Miskin:
Bagi ibu rumah tangga berpenghasilan rendah, ketiadaan Gas 3 Kg memaksa mereka kembali menggunakan kayu bakar atau beralih ke gas non-subsidi (12 kg) yang harganya tidak terjangkau. Ini mengurangi alokasi anggaran untuk pendidikan anak dan kesehatan keluarga.
3. Hilangnya Produktivitas Pekerja Harian: ojek online, sopir angkutan umum, dan pekerja serabutan kehilangan pendapatan signifikan karena waktu kerja mereka habis tersita untuk mencari BBM dan Gas. “Waktu adalah uang bagi mereka yang hidup dari upah harian. Kelangkaan ini mencuri nafkah mereka,”.
Atho Bachtiar menyoroti bahwa kelangkaan ini diperparah oleh,
Lemahnya pengawasan distribusi: Masih banyaknya BBM subsidi dan Gas 3 Kg yang bocor ke sektor industri dan kendaraan pribadi mewah, juga ketidaktegasan Terhadap Penimbun: Aparat hukum terkesan lamban dalam menindak sindikat penimbun yang sengaja menciptakan kelangkaan artifisial untuk mendongkrak harga, Komunikasi Publik yang Buruk Pemerintah gagal memberikan kepastian kapan kelangkaan akan berakhir, menimbulkan kecemasan massal, tambah atho
Pemerimtah harus memjamin dan memastikan stok BBM subsidi dan Gas 3 Kg di setiap SPBU dan agen resmi tersedia minimal 80% dari kuota harian, Melakukan operasi gabungan secara masif terhadap penimbun dan pengguna tidak berhak (kendaraan mewah/industri), juga mempercepat transisi dari subsidi harga ke bantuan tunai langsung bagi masyarakat miskin terdaftar, agar mereka tidak terjebak dalam mekanisme pasar yang rusak, termasuk Pemerintah harus berani membuka data distribusi real-time kepada publik agar masyarakat dapat memantau apakah kuota mereka benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Negara hadir bukan hanya untuk mengumpulkan pajak, tetapi untuk memastikan rakyatnya bisa makan, memasak, dan bekerja dengan layak. Kelangkaan BBM dan Gas adalah ujian integritas pemerintahan, tutup Atho Bachtiar.
