Kompaspemburukasus.com, Surabaya — Membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan insan pers merupakan bagian penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas literasi masyarakat. Semangat tersebut tercermin dalam audiensi Dewan Pengurus Wilayah Komite Jurnalis Nusantara Independent (DPW KJNI) bersama Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Putut Darmawan, S.E., M.M. Selasa (13/10/2026) pukul 09.00 wib.
Kunjungan audiensi yang dipimpin Ketua DPW KJNI Jatim, M.A. Kaligis, A.Md., S.H., tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang konstruktif antara organisasi kewartawanan dan unsur pemerintah.
Pertemuan ini memiliki arti penting dalam mendorong terciptanya ekosistem informasi yang sehat. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat membutuhkan pemberitaan yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, berimbang, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Putut Darmawan, S.E., M.M., memiliki peran strategis dalam mendukung komunikasi publik dan penyebarluasan informasi pemerintahan. Hubungan komunikasi yang baik dengan insan pers diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jelas dan tepat.
Dalam konteks tersebut, Putut Darmawan menyampaikan pentingnya komunikasi dan kemitraan yang baik antara pemerintah dan insan pers.
“Komunikasi yang terbuka dan profesional merupakan bagian penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Kami berharap hubungan baik dengan insan pers dapat terus terjalin sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat tersampaikan secara jelas, akurat, dan bermanfaat.”
Sementara itu, Ketua DPW KJNI Jatim, M.A. Kaligis, A.Md., S.H., bersama jajaran DPW KJNI Jatim hadir untuk memperkuat silaturahmi dan membangun komunikasi kelembagaan yang positif. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya hubungan profesional yang tetap menghormati tugas, tanggung jawab, serta kewenangan masing-masing pihak.
Pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga memiliki tanggung jawab edukatif dalam membantu masyarakat memahami berbagai persoalan publik. Melalui pemberitaan yang berlandaskan fakta dan etika jurnalistik, pers dapat berkontribusi terhadap peningkatan wawasan, kesadaran kritis, dan partisipasi masyarakat.
Di sisi lain, keterbukaan informasi dari badan publik merupakan unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Komunikasi yang efektif memungkinkan informasi mengenai kebijakan, program, dan pelayanan publik tersampaikan dengan lebih mudah dipahami, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, kemitraan antara pemerintah dan pers harus tetap berlandaskan prinsip profesionalisme dan independensi. Hubungan yang harmonis bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol sosial, melainkan menciptakan ruang dialog yang sehat, kritis, dan saling menghormati.
Melalui audiensi tersebut, diharapkan DPW KJNI dan bidang IKP dapat terus membangun komunikasi yang produktif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi yang baik perlu diwujudkan melalui praktik nyata, terutama dalam mendukung keterbukaan informasi, meningkatkan literasi media, dan mendorong penyebaran berita yang bertanggung jawab.
Pada akhirnya, kualitas komunikasi publik tidak hanya diukur dari banyaknya informasi yang disampaikan, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut memberikan pemahaman, mencerdaskan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Sinergi pemerintah dan insan pers diharapkan menjadi jembatan pengetahuan bagi masyarakat, dengan mengedepankan keterbukaan, menjaga independensi, serta menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama.
(Moka)
