berau kaltim kompaspemburukasus.com—4 agustus dugaan kuat bahwa proses lelang proyek pembangunan di kabupaten berau hanyalah formalitas belaka kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. tak hanya itu, sistem pengadaan lewat lpse dan e-katalog yang seharusnya terbuka dan transparan justru diduga berjalan dengan sistem “kata tembak-menembak”, seolah-olah sudah diatur dan ditentukan jauh hari sebelum proses pelelangan dilaksanakan.
isu yang berkembang menyebutkan bahwa sudah ada arahan atau disposisi dari penguasa daerah yang mengarahkan proyek-proyek lelang tersebut kepada pihak tertentu. sehingga proses pelelangan yang seharusnya menjadi ajang persaingan sehat demi mendapatkan pelaksana terbaik, akhirnya hanya menjadi seremonial belaka untuk meloloskan pihak yang sudah ditunjuk.
menyoroti fenomena tersebut, dpp ormas banuanta bersatu menyampaikan keprihatinan sekaligus desakan agar hal ini segera dibenahi. pihaknya mengharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berkualitas dan seimbang dengan besarnya anggaran yang direncanakan setiap tahun.
“jangan sampai anggaran yang besar tidak sebanding dengan hasil pembangunan yang diterima masyarakat. setiap rupiah yang dikeluarkan adalah uang rakyat, maka harus terlihat jelas penggunaannya,” tegas Aji ismail ketua umum dpp ormas banuanta bersatu.
lebih lanjut ia menegaskan, pengawasan masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan di daerah ini tidak menjadi kepentingan segelintir pemangku kekuasaan dan politik semata. pembangunan seharusnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan diatur dan dimanfaatkan oleh lingkaran kekuasaan yang saling menguntungkan.
masyarakat luas pun berharap adanya perubahan nyata. proses lelang harus benar-benar transparan, bebas dari campur tangan kekuasaan, dan terbuka untuk umum. jika hal ini terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di kabupaten berau akan semakin runtuh.
#Kompaspemburukasus kaltim#
