KOMPAS PEMBURU KASUS – Dugaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di Kecamatan Ambalau oleh PT Pertamina diduga tidak berjalan secara transparan.
Keberadaan SPBU di Kecamatan Ambalau sejatinya diharapkan menjadi solusi untuk membantu seluruh masyarakat yang tersebar di 33 desa, terutama karena wilayah tersebut tergolong daerah yang terisolasi. Namun dalam beberapa bulan terakhir, kios Pertamina tersebut diduga lebih sering menyalurkan BBM jenis Pertalite dan Solar kepada para pengantri tertentu.
Akibatnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM, seperti pemilik kendaraan speed boat maupun mesin cis, terutama yang berasal dari desa-desa terpencil dan sulit dijangkau, sering kali tidak memperoleh jatah. Padahal, mereka berharap kehadiran BBM bersubsidi yang dikelola SPBU tersebut dapat meringankan beban biaya dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Berdasarkan pantauan awak media Kompas Pemburu Kasus pada 28 Juli 2026, Kepala Perwakilan Wilayah Kalimantan Barat menemui pengelola SPBU di Kecamatan Ambalau. Secara kebetulan, saat itu masyarakat sedang mengantre menggunakan jeriken berkapasitas 20 liter.
Sementara itu, pasokan BBM jenis Pertalite yang baru tiba hanya sekitar 1.200 liter. Para pengantri telah menunggu sejak pukul 06.00 WIB, namun hanya sebagian kecil yang berhasil memperoleh jatah. Pengantri lainnya mengaku kecewa karena tidak mendapatkan bagian.
Melihat kondisi tersebut, awak media kemudian meminta keterangan kepada pengelola SPBU, Ari.
Menurut Ari, setiap kali pasokan Pertalite tiba, para pengantri memang sudah lebih dahulu menunggu. Mereka memperoleh jatah sesuai kesepakatan, yakni maksimal 20 liter per orang.
Namun, yang menjadi persoalan adalah adanya pengantri yang meminta tambahan jatah dengan mengatasnamakan anggota keluarganya.
“Bayangkan kalau satu keluarga terdiri dari lima orang, masing-masing mengambil 20 liter. Otomatis masyarakat yang lain tidak kebagian,” ujarnya.
Ari juga menjelaskan bahwa kondisi tersebut semakin diperparah karena stok BBM yang tersedia sangat terbatas.
Ia menambahkan, sebagian besar pengantri merupakan warga yang tinggal di sekitar lingkungan SPBU, bukan masyarakat dari desa-desa terpencil yang justru sangat membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas dan transportasi mereka.
Menurutnya, ada pula pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan menjual kembali BBM tersebut. Harga Pertalite yang dibeli di SPBU sekitar Rp12.000 per liter, kemudian dijual kembali secara eceran hingga mencapai Rp20.000 per liter.
Kondisi itu menimbulkan kesan bahwa keberadaan SPBU di Kecamatan Ambalau lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang tertentu dan dijadikan lahan bisnis, bukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ari mengusulkan agar seluruh kepala desa di Kecamatan Ambalau duduk bersama dalam satu forum guna membahas mekanisme pendistribusian BBM bersubsidi.
Menurutnya, diperlukan kesepakatan bersama agar penyaluran Pertalite dan Solar benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, tidak ada lagi pihak yang mengatasnamakan anggota keluarganya untuk memperoleh jatah tambahan, padahal orang yang bersangkutan tidak mengetahui hal tersebut.
“Persoalan seperti ini harus diantisipasi karena ada yang hanya menjual nama orang lain demi kepentingan pribadi,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, tokoh masyarakat adat yang hadir di lokasi SPBU, Yosep Obeng, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi antrean yang dinilai tidak tertib.
Ia berharap ke depan penyaluran BBM bersubsidi dapat mengikuti mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Menurut Yosep, SPBU di Kecamatan Ambalau merupakan satu-satunya tempat penyaluran BBM di wilayah tersebut sehingga keberadaannya sangat penting untuk membantu masyarakat memperoleh BBM dengan harga yang terjangkau.
“Kita semua mengetahui kondisi masyarakat saat ini. SPBU ini hadir untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan sekelompok oknum tertentu,” ujarnya.
Yosep juga berharap agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran. Ia meminta aparat terkait serta unsur pemerintah kecamatan (Muspika) ikut melakukan pengawasan agar tidak terjadi lagi persoalan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
